Pemerintahan
Orde Baru lahir setelah runtuhnya orde lama. Penyebab yang melatarbelakangi runtuhnya orde lama dan
lahirnya orde baru adalah keadaan keamanan dalam negri yang tidak kondusif pada
masa orde lama. Terlebih lagi karena adanya peristiwa pemberontakan G30S PKI.
G30S/PKI
. PKI merupakan partai komunis yang terbesar di seluruh dunia, di luar Tiongkok dan Uni Soviet. Anggotanya berjumlah
sekitar 3,5 juta, ditambah 3 juta dari pergerakan pemudanya. PKI juga mengontrol
pergerakan serikat buruh yang mempunyai 3,5 juta anggota dan pergerakan petani Barisan Tani Indonesiayang mempunyai 9 juta
anggota. Termasuk pergerakan wanita (Gerwani), organisasi penulis dan
artis dan pergerakan sarjananya, PKI mempunyai lebih dari 20 juta anggota dan
pendukung.
Gerakan
30 September atau yang sering disingkat G 30 S PKI, G-30S/PKI, Gestapu (Gerakan
September Tiga Puluh), Gestok (Gerakan Satu Oktober) adalah sebuah
peristiwa yang terjadi selewat malam tanggal 30 September sampai di awal 1 Oktober 1965 di mana enam perwira tinggi militer Indonesiabeserta beberapa orang
lainnya dibunuh dalam suatu usaha percobaan kudeta yang kemudian dituduhkan kepada anggota Partai Komunis Indonesia
Dalam bulan-bulan setelah peristiwa ini, semua
anggota dan pendukung PKI, atau mereka yang dianggap sebagai anggota dan
simpatisan PKI, semua partai kelas buruh yang diketahui dan ratusan ribu
pekerja dan petani Indonesia yang lain dibunuh atau dimasukkan ke kamp-kamp
tahanan untuk disiksa dan diinterogasi. Pembunuhan-pembunuhan ini terjadi di Jawa Tengah (bulan Oktober), Jawa Timur (bulan November) dan Bali (bulan Desember). Berapa jumlah orang yang dibantai
tidak diketahui dengan persis - perkiraan yang konservatif menyebutkan 500.000 orang, sementara
perkiraan lain menyebut dua sampai tiga juta orang. Namun diduga
setidak-tidaknya satu juta orang menjadi korban dalam bencana enam bulan yang
mengikuti kudeta itu.
Kronologis lahirnya orde baru
* 30 September 1965
Terjadinya pemberontakan G30S PKI
* 11 Maret 1966
Letjen Soeharto menerima Supersemar dari presiden Soekarno untuk melakukan pengamanan
* 12 Maret 1966
Dengan memegang Supersemar, Soeharto mengumumkan pembubaran PKI dan menyatakannya sebagai organisasi terlarang
* 22 Februari 1967
Soeharto menerima penyerahan kekuasaan pemerintahan dari presiden Soekarno
* 7 Maret 1967
Melalui sidang istimewa MPRS, Soeharto ditunjuka sebagai pejabat presiden sampai terpilihnya presiden oleh MPR hasil
pemilu
* 12 Maret 1967
Jenderal Soeharto dilantik menjadi presiden Indonesia kedua sekaligus menjadi masa awal mula lahirnya era orde baru
Terjadinya pemberontakan G30S PKI
* 11 Maret 1966
Letjen Soeharto menerima Supersemar dari presiden Soekarno untuk melakukan pengamanan
* 12 Maret 1966
Dengan memegang Supersemar, Soeharto mengumumkan pembubaran PKI dan menyatakannya sebagai organisasi terlarang
* 22 Februari 1967
Soeharto menerima penyerahan kekuasaan pemerintahan dari presiden Soekarno
* 7 Maret 1967
Melalui sidang istimewa MPRS, Soeharto ditunjuka sebagai pejabat presiden sampai terpilihnya presiden oleh MPR hasil
pemilu
* 12 Maret 1967
Jenderal Soeharto dilantik menjadi presiden Indonesia kedua sekaligus menjadi masa awal mula lahirnya era orde baru
Pemerintahan
orde baru berlangsung selama lebih dari 30 tahun dan menyisakan
peristiwa-peristiwa penting yang membawa perubahan dalam tatanan kehidupan
masyarakat Indonesia. Berikut ini peristiwa-peristiwa penting yang terjadi
pada masa pemerintahan Orde Baru.
1.
Tritura
(Tri Tuntutan Rakyat)
Pada tanggal 10 Januari 1966 KAMI dan KAPPI memelopori
kesatuan-kesatuan aksi yang tergabung dalam Front Pancasila mendatangi DPR- GR
menuntut Tiga Tuntutan Hati Nurani Rakyat.
·
Bubarkan PKI
·
Bersihkan kabinet dari
G30S/PKI
·
Turunkan harga
2.
Supersemar
Surat
Perintah Sebelas Maret adalah surat perintah yang ditandatangani oleh
Presiden Republik Indonesia Soekarno pada tanggal 11 Maret 1966. Keluarnya Supersemar dianggap sebagai tonggak lahirnya Orde
Baru. Supersemar pada intinya berisi perintah kepada Letjen Soeharto untuk
mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan
kestabilan jalannya pemerintahan. Selain itu untuk menjamin keselamatan
presiden. Bagi bangsa Indonesia Supersemar memiliki arti penting berikut.
1.
Menjadi tonggak
lahirnya orde baru.
2.
Dengan
Supersemar, Lenjend. Soeharto mengambil beberapa tindakan untuk menjamin
kestabilan jalannya pemerintahan dan revolusi Indonesia.
3.
Lahirnya
Supersemar menjadi awal penataan kehidupan sesuai dengan Pancasila dan UUD
1945.
Kedudukan Supersemar secara hukum semakin kuat setelah
dilegalkan melalui Ketetapan MPRS No. IX/ MPRS/1966 tanggal 21 Juni 1966.
Sebagai pengemban dan pemegang Supersemar, Letnan Jenderal Soeharto mengambil
beberapa langkah strategis berikut.
1.
Pada
tanggal 12 Maret 1966 menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang dan
membubarkan PKI termasuk ormas-ormasnya.
2.
Pada
tanggal 18 Maret 1966 menahan 15 orang menteri yang diduga terlibat dalam
G30S/PKI.
3.
Membersihkan
MPRS dan DPR serta lembaga-lembaga negara lainnya dari pengaruh PKI dan
unsur-unsur komunis.
3.
Sidang umum
1.
Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966, tentang Pengesahan dan Pengukuhan Supersemar.
2. Ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1966, tentang Pemilihan Umum yang dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 5 Juli 1968.
3. Ketetapan MPRS No. XII/MPRS/1966, tentang penegasan kembali Landasan Kebijaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia yang bebas dan aktif.
4. Ketetapan MPRS No. XIII/MPRS/1966, tentang Pembentukan Kabinet Ampera.
5. Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966, tentang Pembubaran PKI, dan menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah Indonesia.
2. Ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1966, tentang Pemilihan Umum yang dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 5 Juli 1968.
3. Ketetapan MPRS No. XII/MPRS/1966, tentang penegasan kembali Landasan Kebijaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia yang bebas dan aktif.
4. Ketetapan MPRS No. XIII/MPRS/1966, tentang Pembentukan Kabinet Ampera.
5. Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966, tentang Pembubaran PKI, dan menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah Indonesia.
4.
Nawaksara
(Sembilan pasal)
5.
Politik
luar negeri
6.
Pemilu
orde baru
7.
Sidang
MPR pertama
No comments:
Post a Comment